SUBSIDI MIGAS HARUS DIKURANGI

Harga minyak solar dan bensin premium di Indonesia termasuk yang termasuk yang termurah didunia, mungkin hanya kalah oleh negara-negara penghasil minyak seperti Arab Saudi, Venezuela, Brunai dan lain-lain.
Kebijakan subsidi bahan bakar minyak sebenarnya bukan baru-baru ini saja, namun sudah dimulai sejak rezim Suharto, bahkan tidak hanya bahan bakar minya saja, tetapi juga diberlakukan untuk bahan kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, pupuk, listrik dan lain-lain

Subsidi bukan hal yang tabu didalam perekonomian negara, hanya saja penggunaannya harus tepat, jangan sampai subsidi itu justru menjadi kontra produktif atau bahkan menghambat kemajuan perekonomian negara.
Tahun anggaran 2013 ini subsidi enerji, yaitu bahan bakar minyak dan listrik akan mencapai jumlah tidak kurang dari 300 triliun rupiah. Suatu jumlah yang luar biasa, hanya untuk menekan harga suatu komoditi, bukan ditujukan/diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu.
Kalau subsidi itu digunakan untuk menahan harga bahan bakar minyak agar tetap rendah, maka orang kaya juga ikut menikmati. Penyelundupan minyak solar dan bensin premium akan merajalela, korupsi dan penyimpangan akan terus berjalan. Sementara kemampuan negara untuk membangun menjadi sangat terbatas.

Dana sebesar 300 triliun bisa digunakan membangun jalan yang menghubungkan kota-kota di Papua, bisa membangun wilayah perbatasan sehingga tidak dikuasai secara ekonomi oleh negara tetangga, bisa membangun bendung dan pengairan sehingga bisa swa sembada pangan, bisa membangun sekolah, bisa menambah kapal patroli dan lain-lain. Dan itu baru satu tahun anggaran, kalau dikalikan 5 (lima) tahun anggaran, sesuai dengan masa pemerintahan, tentu lebih banyak lagi yang dibangun.
Alasan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak akan memberatkan masyarakat adalah omong kosong atau bisa dikatakan sebagai pembohongan publik, karena berdasarkan survai, masyarakat lebih suka membayar minyak solar dan bensin premium lebih mahal dari pada dibatasi sehingga harus antri untuk mendapatkannya, terutama diluar Jawa.

Harga bahan bakar minyak yang rendah juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ada seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang memperoleh delivery order (DO) untuk minyak solar dari Pertamina dengan harga bersubsidi (Rp. 4500) kemudian menjual minyak solar tersebut ke luar negeri dengan harga normal (sekitar Rp. 8000), dan jumlahnya ribuan ton. Ada juga kenalan yang entah bagaimana bisa memperoleh DO minyak solar bersubsidi ribuan ton, kemudian menjualnya ke perusahaan swasta pertambangan dan perkebunan, juga dengan harga normal. Kedua orang tersebut sekarang ini secara finansial menjadi sangat mampu (kaya).

Sangat logis kalau anggota DPR tersebut diatas termasuk yang paling menentang kenaikan harga bahan bakar minyak, dan anehnya, alasan yang dipakai adalah akan memberatkan kehidupan masyarakat, padahal yang benar akan mengurangi keuntungan oknum tersebut.
Penulis pernah menyarankan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar kalau toh ada minyak solar dan bensin premium bersubsidi yang dijual ke umum, harus dan hanya melalui stasiun pengisian bahan bakar minyak umum (SPBU).

Pada tahun 2004-2005, harga bahan bakar minyak bahkan sudah pernah dinaikkan menjadi Rp. 6000, yang kemudian untuk alasan pencitraan, harga minyak solar dan bensin premium diturunkan bertahap sehingga menjadi Rp 4500 sampai sekarang. Sedemikian penakutnyakah pemerintahan sekarang?
Subsidi yang besar dan terlalu lama akan membuat kemampuan ekonomi Indonesia tidak mandiri, juga membuat rakyat manja, malas dan lemah. Kalau toh perlu disubsidi, harus diberikan langsung kepada rakyat miskin, atau pelayanan jasa publik seperti transportasi umum, bukan ke harga.
Sopir saya saja tidak keberatan bensin premium dinaikkan, sehingga tidak masuk akal kalau Menteri Keuangan juga termasuk yang tidak setuju harga bahan bakar minyak disesuaikan.