Mengapa PTP Sawit selama ini merugi?

Indonesia mempunyai banyak sekali perkebunan dengan aneka jenis tanaman seperti teh, karet, tebu, kopi, kelapa, kelapa sawit, coklat, cengkih, lada, sagu, buah-buahan, dan lain-lain.
Perkebunan-perkebunan tersebut ada yang dimiliki rakyat secara perseorangan, ada yang dimiliki swata, ada juga yang dimiliki oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dengan banyaknya perkebunan di tanah air, akan berdampak positif terhadap ekonomi nasional, karena selain membuka lapangan kerja yang cukup banyak, juga meningkatkan pendapatan negara melalui pajak atau langsung (BUMN), serta memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, produk yang merupakan komoditi yang laku diekspor, akan menghasilkan devisa bagi negara.


Minyak kelapa sawit tersebut digunakan untuk berbagai produk hilir, seperti minyak goreng, sabun, mentega, kosmetik, bahan bakar, dan lain-lain.
Kita mengetahui bahwa Indonesia dan Malaysia adalah produsen minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) terbesar di dunia yang menguasai lebih dari 70% produk CPO dunia.

Banyak investor yang membuka lahan perkebunan baru, bahkan dari Malaysia ikut memanfaatkan peluang investasi yang menarik ini. Meskipun ada keluhan tentang kualitas atau tingkat kesuburan tanah bekas perkebunan kelapa sawit yang diduga menurun, dan ini dipakai pihak luar terutama Amerika Serikat untuk menekan Indonesia dan Malaysia, namun pendapat pihak-pihak yang tidak suka dengan produk CPO ini, tidak berpengaruh, yang jelas komoditi ini tetap banyak diminati oleh negara-negara di dunia.
  
Masalah yang kita angkat disini adalah banyaknya perkebunan kelapa sawit milik negara yang merugi selama bertahun-tahun, khususnya periode akhir tahun 1980 an sampai awal tahun 2000 an.
Sungguh aneh, mengapa hanya perkebunan milik negara (PTPN/PTP) yang rugi, sementara perkebunan milik swasta baik nasional maupun asing memperoleh keuntungan?
Kalau kita cermati harga CPO di dunia untuk kualitas yang sama adalah sama, dan kualitas CPO kita termasuk yang terbaik. Akan terasa lebih aneh lagi kalau kita bandingkan dengan perusahaan kelapa sawit di Malaysia yang memperoleh keuntungan, padahal mereka mengupah buruh kebun 2 (dua) kali lebih tinggi dari pada buruh kebun di Sumatera atau Kalimantan, sedangkan harga jual CPO baik dari Indonesia maupun Malaysia sama?
Pertanyaan ini pernah penulis lontarkan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode yang pertama. Mungkin karena jumlah pengaduan tindak pidana korupsi terlalu banyak, sehingga kasus ini belum sempat ditangani. 

Apabila terjadi kebocoran, terus kemana larinya uang negara yang notabene adalah uang rakyat tersebut?
Penulis pernah bertugas di Sumatera Utara selama 8 (delapan) tahun dan mengenal banyak orang dari berbagai lapisan dan berbagai bidang pekerjaan, termasuk yang bergerak di perkebunan kelapa sawit.
Para supplier (pemasok) bercerita bahwa kontrak-kontrak mereka dengan perkebunan pemerintah itu rata-rata harga satuan barang keperluan kantor adalah 3 (tiga) kali harga normal. Tidak ada proses pengadaan yang betul-betul menggunakan metode lelang. Kemudian dokumen kontrak, baik untuk konstruksi, jasa konsultansi maupun barang/jasa lainnya, dibuat oleh pihak kedua atau penyedia.
Jadi pihak perkebunan tinggal tandatangan saja, artinya terima beres saja. Hal ini bertentangan dengan perturan yang ada. Informasi ini juga disampaikan para penyedia jasa atau barang.

Melengkapi informasi tersebut diatas, umumnya mereka yang bekerja di administratur perkebunan sekitar 3-4 tahun akan mempunyai rumah atau mobil sendiri. Kekayaan mereka akan berlipat bila bekerja lebih dari 5 tahun atau masuk ke jajaran pimpinan.
Mudah-mudahan sekarang sudah berubah, terutama setelah menteri BUMN mulai memperhatikan perusahaan perkebunan yang selalu merugi tersebut, dan mempertanyakan, kok bisa rugi.