Kepala Daerah menghindari penggusuran tanah dan bangunan

Sudah lama rasanya kita tidak mendengar atau melihat bangunan rumah atau tanah di perkotaan yang digusur oleh pemerintah. Sejak era reformasi dan terutama selama masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono, nyaris tidak terjadi penggusuran dan pembongkaran bangunan milik masyarakat, baik di kota-kota besar maupun kota-kota yang lebih kecil.
Timbul pertanyaan didalam hati kita, ada apa dan mengapa?

Apakah kita sudah berhenti membangun? Mestinya tidak, karena yang perlu dibangun masih sangat banyak, dan infrastruktur di Indonesia sangat sangat kurang sekali dan mutunya sangat buruk.
Untuk wilayah pedesaan atau rural kelihatannya tidak terlalu masalah, cukup banyak pembebasan tanah maupun bangunan, meskipun juga terjadi protes atau perlawanan dari masyarakat.
Hal ini berbeda apabila yang membebaskan adalah pihak swasta, walaupun ada di wilayah perkotaan.
Pembaca mungkin menjadi penasaran dan ingin segera mengetahui jawabannya.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah biasanya menyiapkan anggaran untuk biaya ganti rugi rumah atau bangunan beserta tanah yang terkena rencana pembangunan. Istilah yang dipakai adalah ganti rugi, artinya masyarakat yang terkena pembebasan akan mendapat biaya penggantian atas kerugian yang dialami. Bukan keuntungan yang diperoleh, apalagi dasar perhitungan nilai ganti ruginya adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang selalu ketinggalan dengan nilai pasar pada saat kejadian.
Belum lagi kalau ada korupsi atau pungli oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Akan sangat berbeda bilamana masyarakat yang terkena pembebasan atau penggusuran tersebut memperoleh keuntungan. Caranya adalah; nilai ganti rugi per satuan luas yang dirujuk adalah hasil negosiasi antara NJOP dengan nilai pasar secara real time. Kemudian sisa lahan atau bangunan yang tidak terkena tetapi tidak bisa dimanfaatkan, ikut dibebaskan juga.
Prinsip yang diterapkan adalah; Masyarakat yang terkena pembebasan harus bisa menggunakan uang ganti "untung"nya untuk membeli rumah dan lahan yang baru, meskipun lokasinya agak kepinggir, namun lebih luas dan atau ada sisa untuk keperluan lain.
Ketika rencana pembangunan sudah ditetapkan, maka pemerintah harus melarang terjadinya transaksi jual beli tanah, kecuali antara panitia pembebasan tanah dan bangunan dengan para pemilik asli, hal ini untuk mencegah terjadinya spekulasi tanah.

Pihak swasta atau investor yang memerlukan pembebasan lahan dan bangunan, memperhitungkan nilai obyek yang akan datang, sehingga nilai tawarnya lebih tinggi.
Meskipun tidak harus sama, pendekatan dan perhitungan yang digunakan pihak swasta bisa ditiru, paling tidak didekati. Dan sosialisasi perlu dilakukan secara jujur dan transparan.

Membayangkan kesulitan dan resiko yang dihadapi, maka banyak kepala daerah yang menghindari kegiatan-kegiatan yang ada pembebasan atau penggusuran lahan dan bangunan. Terjadinya kasus-kasus manipulasi, kegagalan dan penentangan oleh masyarakat yang kemudian tidak dicari penyelesaiannya, menyebabkan para pimpinan daerah menghindari pembebasan tanah.
Kemudian pemerintah pusat yang cenderung lepas tangan dan tidak memberi petunjuk yang jelas dan tegas, ikut menambah kerumitan serta keengganan mereka.
Terus kapan kita akan melihat pembangunan yang memberi keadilan dan kesejahteraan?